Category: Blog

Pati, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten Pati terus menggencarkan program unggulan bertajuk “Satu Hektare, Satu Ton”, sebagai upaya konkret meningkatkan kesejahteraan petani. Program ini menargetkan setiap hektare lahan pertanian mampu menghasilkan minimal satu ton gabah kering giling, secara konsisten.

Bupati Pati, H. Sudewo, ST, MT, menjelaskan bahwa langkah awal dalam program ini adalah membangun kesepahaman dan komitmen bersama antara pemerintah desa, perangkat desa, para petani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), serta masyarakat. “Alhamdulillah, kesepakatan tersebut disambut baik dan disetujui oleh semua pihak. Kita sepakat bahwa target satu ton per hektare bisa diwujudkan bersama,” terang Bupati usai memberikan pengarahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani.

Setelah kesepakatan terbangun, tahap berikutnya adalah sosialisasi metode pertanian yang efektif guna mencapai target tersebut. Petani yang telah memahami tekniknya mulai menerapkan di lapangan, dengan dukungan pendampingan dan konsultasi berkelanjutan dari PPL dan tim teknis.

Pemkab Pati juga mengandalkan sosok inspiratif sebagai panutan, yaitu Pak Sunyoto dan timnya dari Desa Karangwage. Sejak 2019, ia terbukti mampu menjaga produksi pertanian minimal satu ton per hektare secara konsisten selama lima hingga enam tahun terakhir. “Metode dari Pak Sunyoto inilah yang sekarang kita tularkan kepada petani lainnya,” ujar Bupati.

Proses sosialisasi program “Satu Hektare, Satu Ton” telah berjalan sejak 16–19 April lalu. Hingga dua hari terakhir, kegiatan telah menyasar 12 kecamatan, dan masih menyisakan 9 kecamatan lagi yang akan segera dijangkau. Setelah itu, tahapan akan dilanjutkan di tingkat desa.

Dengan sinergi antara petani dan pemerintah, Bupati Sudewo optimistis program ini akan menjadi lompatan besar bagi produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Pati. (san/redaksi)

Wonogiri, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri kembali mengukir prestasi gemilang. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemkab Wonogiri Tahun 2024 meraih nilai 84,30 dengan prediksi A-.

Hal ini sesuai yang tertuang pada Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia Nomor B/798/RB.06/2025 Tanggal 29 April 2025, Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, yang ditemui di ruang kerjanya usai kegiatan Musrenbang RPJMD, Selasa (6/5/2025) mengatakan, nilai ini naik signifikan dari capaian tahun 2023 yakni nilai 77,81 dengan prediksi BB.

Pihaknya mengapresiasi kinerja seluruh ASN Pemkab Wonogiri yang turut menyumbang perbaikan-perbaikan pelayanan birokrasi di Kabupaten Wonogiri.

“Alhamdulillah. Terima kasih. Hasil ini tentunya atas kerja keras rekan-rekan ASN, yang terus memberikan pelayanan prima dan mengupayakan perbaikan-perbaikan di setiap sektor pelayanan birokrasi di lingkungan Pemkab Wonogiri,” ujarnya.

Bupati menuturkan, pihaknya tidak akan berpuas diri dengan capaian ini, tetapi menjadikannya sebagai semangat untuk terus memperbaiki birokrasi Pemkab Wonogiri.

“Tentunya kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus melakukan yang semakin baik, agar kita bisa mendapatkan hasil yang semakin baik juga ke depannya,” ujarnya.

Sebagaimana tertuang dalam misi ketiga yang diusungnya, bupati mengatakan, pihaknya tak akan berhenti mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan pengelolaan birokrasi pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif, melalui peningkatan kualitas ASN dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

“Yang jelas, reformasi birokrasi sangat getol dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri, sebagaimana salah satu program kita sesuai visi misi adalah penguatan birokrasi yang dinamis. Ini akan terus kita upayakan,” tandasnya.

Secara rinci, capaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemkab Wonogiri Tahun 2024 pada Indikator RB General mendapatkan nilai 77,52.

Indikator RB General ini meliputi Indeks Reformasi Birokrasi, Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Indeks Kualitas Kebijakan Publik, Indeks Sistem Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan (SAKIP), dan Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi.

Sedangkan pada RB Tematik mendapatkan nilai 9,78. RB Tematik adalah pendekatan RB yang lebih spesifik dan terfokus pada isu-isu kunci yang menjadi perhatian pemerintah, dengan tujuan memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.

Sehingga total nilai dari RB General dan RB Tematik yang diraih Pemkab Wonogiri adalah 87,30, masuk pada kategori A-. (eko/redaksi)

JEPARA – Untuk mencegah kebakaran, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap penataan warung dan parkiran di kawasan industri.

Hal itu ditegaskan Bupati Jepara Witiarso Utomo, usai meninjau Lokasi kebakaran di kawasan warung dan parkiran di sekitar PT Hwaseung Indonesia (HWI), Desa Gemulung, Selasa (6/5/2025).

“Sosialisasi soal keamanan kompor penting, tapi lebih dari itu, harus ada aturan jarak aman dan desain kawasan yang tertib,” ungkapnya.

Disampaikan, pihaknya saat ini tengah mendata korban terdampak, termasuk pemilik kendaraan. Bupati memastikan komunikasi intensif dilakukan, agar para korban tidak dirugikan.

“Kami cek apakah motor diasuransikan, dan memastikan pelaku usaha juga bertanggung jawab,” ujarnya.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, Surana, menyebut keterlambatan laporan menjadi faktor cepatnya api menjalar.

“Kami baru menerima laporan 20 menit setelah kejadian. Ini jadi pelajaran penting soal kecepatan informasi,” jelasnya.

Surana juga menyoroti desain lokasi yang tidak aman. Menurutnya, tidak semestinya warung dan parkiran berada dalam satu area tanpa pembatas.

“Harus ada zona aman. Ini tidak bisa dibiarkan jadi pola,” tegasnya.

Diketahui, kebakaran terjadi pada Senin (5/5/2025) pukul 14.30 WIB, yang menghanguskan empat warung dan sekitar 107 sepeda motor karyawan. Dugaan sementara, api berasal dari ledakan kompor di salah satu warung dan merambat cepat ke warung lain, lalu meluas ke area parkiran.

Penulis: Kontributor Kab Jepara
Editor: Di, Diskominfo Jateng

Pati, Infojateng.id –Bupati Pati H. Sudewo, ST, MT, menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai luhur dalam dunia pendidikan. Dalam sebuah pernyataan tegas, Sudewo mengajak para pendidik untuk menghayati kata-kata mutiara yang menjadi inspirasinya: “Nilai yang Kau Dapat, Harus Kau Pertanggungjawabkan terhadap Ilmu yang Kau Kuasai” jangan hanya menjadi retorika, tetapi harus menjadi realita.

Ia mengingatkan agar setiap satuan pendidikan berhati-hati dalam menjalankan tata kelola, termasuk dalam penilaian peserta didik. “Jangan sampai terjadi mark up nilai. Jika ada sekolah yang melakukan itu, saya pastikan kepala sekolahnya akan diganti. Saya tidak akan mentolerir guru yang terlibat,” tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Bupati menyatakan akan menurunkan tim pengawas independen. “Metode pengawasannya sudah saya rumuskan. Kalau ada anak yang tidak bisa apa-apa tapi nilainya tinggi, maka itu menjadi risiko bagi kepala sekolahnya,” imbuhnya.

Sudewo juga menyampaikan kata mutiara kedua yang menyentuh: “Satu Tetes Keringat Orang Tuamu Harus Kau Hargai untuk Menjemput Masa Depanmu.” Menurutnya, kalimat ini relevan dengan kondisi riil masyarakat, di mana banyak orang tua bekerja keras sementara anak-anaknya justru enggan belajar.

Untuk itu, ia telah berkoordinasi dengan Kapolresta Pati agar pelajar yang terlibat dalam aksi tawuran langsung ditindak tegas. Sebagai wujud komitmen dalam pemerataan pendidikan, Pemkab Pati meluncurkan program beasiswa bagi keluarga kurang mampu, melalui jalur UTBK, Miskin Ekstrem, dan Kedokteran. Berdasarkan data, hingga saat ini terdapat 77 anak penerima jalur UTBK dan 250 anak melalui jalur SNBP. Bantuan tersebut akan mulai dicairkan pada Juli 2025.

Bupati juga telah melakukan rapat bersama Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan Jateng. Dalam pertemuan itu, ia meminta agar sekolah-sekolah kedinasan di Indonesia didata dan disosialisasikan secara aktif kepada siswa kelas XII. Dinas terkait juga diminta segera melakukan pemetaan minat dan potensi pelajar.

Pemkab Pati siap membina dan memfasilitasi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan dengan menghadirkan mentor pembimbing secara gratis melalui SPNB (Sekolah Persiapan Nasional Beasiswa).

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tagline pendidikan Kabupaten Pati: GARUDA – Generasi Adaptif, Rajin, Unggul, dan Berdaya Saing. (fin/redaksi)

JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara berhasil meraih Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, kepada Bupati Jepara Witiarso Utomo, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (5/5/2025).

Bupati Jepara menyampaikan terima kasih, atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan masyarakat.

“Penilaian dimulai sejak 2024, melibatkan tiga OPD, yaitu Dinsospermasdes, Disdukcapil, dan RSUD RA Kartini,” jelasnya.

Disampaikan, penunjukan ketiga instansi tersebut dilakukan langsung oleh Kementerian PANRB, yang melaksanakan evaluasi secara serentak di seluruh daerah. Kementerian PANRB menilai enam aspek utama, yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

Dalam penilaiannya, lanjut bupati, selain menggunakan kuesioner dan mekanisme administratif, pihaknya juga wajib menyerahkan bukti dukung.

“Alhamdulillah, kami mendapatkan predikat prima dengan skor IPP 4,57,” kata dia.

Menurutnya, angka IPP Kabupaten Jepara pada 2024 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya mencatatkan skor 4,27 dengan predikat sangat baik. Peningkatan itu menunjukkan keberhasilan kerja keras jajaran instansi terkait.

Meski mendapat predikat prima, bupati menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki.

“Kami berharap, penghargaan ini menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Jepara,” tutupnya.

Selain Pemkab Rembang, Pemkab Kendal juga meraih penghargaan PEKPPP dari Kementerian PANRB RI, dengan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4.44 kategori A, yaitu prima atau sangat baik.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari berharap, dengan penghargaan yang diterima dapat menjadikan jajarannya lebih bersemangat lagi, dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Penghargaan ini tentunya akan di dipertahankan, dan berupaya terus ditingkatkan lagi, sehingga akan lebih bisa memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Kendal,” tutur bupati.

Menurutnya, pihaknya akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti melakukan jemput bola pada perekaman e-KTP dan Kartu Identitas Anak (KIA) di desa-desa.

“Hal tersebut untuk menjangkau masyarakat yang mungkin kesulitan datang ke kantor Dispendukcapil, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan mereka yang berhalangan karena sakit,” ungkapnya.

Penulis: DiskominfoJepara, Reza/ Diskominfo Kendal, Heri
Editor: Di, Diskominfo Jateng

GROBOGAN – Pemerintah Desa Kapung, Kecamatan Tanggungharjo, kini memiliki Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Peluncuran koperasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Desa (Musdesus) pada Selasa (6/5/2025), yang disaksikan Menteri Koperasi dan UKM RI, Budi Arie Setiadi.

Dalam sambutannya, Budi Arie menegaskan, koperasi desa merupakan pilar baru dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Ketika desa-desa mampu berdiri mandiri secara ekonomi, maka ketahanan negara pun akan semakin kuat,” ujarnya.

Budi menekankan, pembentukan koperasi tidak boleh berhenti pada tataran administratif semata, melainkan harus disertai pendampingan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga keuangan negara (Himbara).

Dia turut menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pendirian koperasi desa, yaitu rasa takut, curiga, dan ragu.

“Negara ini dibangun di atas dasar optimisme. Oleh karena itu, kita semua harus yakin, bahwa koperasi desa adalah kunci kemajuan ekonomi perdesaan,” tegasnya.

Pemerintah juga berkomitmen memberikan dukungan teknis dan manajerial, di antaranya melalui kemitraan dengan BUMN dan sektor perbankan, guna memastikan tata kelola keuangan koperasi berjalan secara transparan dan akuntabel.

Saat ini, secara nasional, lebih dari 5.700 desa telah melaksanakan Musdesus. Gerakan itu diperkirakan mampu menciptakan hingga 2 juta lapangan kerja baru, menandakan besarnya potensi ekonomi dari koperasi desa.

Mendukung inisiatif nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga telah melakukan langkah-langkah percepatan.

Bupati Grobogan, Bapak Setyo Hadi, dalam laporannya menyampaikan, pihaknya telah menyusun jadwal pelaksanaan Musdesus secara menyeluruh. Rapat koordinasi percepatan telah dilaksanakan pada 24 April 2025 dan melibatkan unsur kecamatan, OPD terkait, kepala desa, BPD, pelaku koperasi, Gapoktan, BUMD, tenaga ahli, serta pendamping desa.

Pemerintah Kabupaten Grobogan juga telah menerbitkan Surat Edaran Bupati yang berisi petunjuk teknis percepatan pembentukan koperasi desa. Melalui edaran tersebut, desa-desa diminta segera melakukan pendataan potensi usaha dan menjadwalkan pelaksanaan Musdesus.

“Hingga 5 Mei 2025, tercatat 15 desa telah menyelenggarakan Musdesus, dan seluruh desa lainnya telah menjadwalkan pelaksanaan kegiatan serupa,” ujarnya.

Bupati menambahkan, biaya pembuatan akta notaris bagi pendirian koperasi akan didukung oleh Bank Jateng, melalui kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia Cabang Grobogan.

Penulis: GemaBersemi
Editor: WH/DiskominfoJtg

Semarang, Infojateng.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengecek langsung pemberangkatan tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat dengan KRI Butana 878 ke Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dari Pelabuhan Tanjung Emas, Selasa (6/5/2025).

Tim ekspedisi terdiri dari pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpW BI) Jateng, dan personel TNI AL, berangkat mengantarkan uang baru senilai Rp3,6 M.

Sumarno mengatakan, rupiah merupakan salah satu bentuk kedaulatan bangsa. Di mana masyarakat berhak atas akses penggunaan rupiah di manapun berada.

Secara spesifik, maksud pengantaran rupiah baru itu untuk menggantikan uang yang sudah tak layak edar karena kerusakan dan lainnya.

“Ini salah satu bentuk kedaulatan bangsa Indonesia. Jawa Tengah punya salah satu daerah terluar yakni Karimunjawa, aksesnya kesana agak susah,” kata Sumarno.

Di sisi lain, lanjut dia, diharapkan pengiriman di salah satu daerah kepulauan di Jateng tersebut mampu mendongkrak perputaran ekonomi wilayah.

“Semua masyarakat butuh ketersediaan rupiah. Dengan ini diharapkan masyarakat tetap merasa bagian dari Indonesia. Persatuan kesatuan bangsa akhirnya terjaga dengan baik,” ucapnya.

Kepala BI Jateng, Rahmat Dwisaputra, menjelaskan ekspedisi tersebut sudah berjalan kedua kalinya sejak tahun 2024.

“Ini upaya menjaga rupiah di kepulauan Karimunjawa. Ada empat pulau yang akan kami kunjungi. Supaya tingkat kelayakan edarnya (uang rupiah) terjaga,” kata Rahmat.

Pulau yang dimaksud, yakni Karimunjawa, Parang, Genting, dan Nyamuk.

Rahmat mengatakan, dalam ekspediai itu juga punya target sosialisasi dan edukasi keaslian rupiah, transaksi pembayaran digital (QRIS), serta perlindungan konsumen sistem pembayaran.

Komandan Lanal Semarang, Letkol Laut (P) Akbar Abdullah, menambahkan, dalam kegiatan ekspedisi itu, TNI AL mengerahkan dua unsur kapal yaitu KRI Butana – 878 yang dinahkodai Mayor Laut (P) Mega Yudha Prabowo. Kemudian KAL Pulau Menjangan II-5-39.

Pihaknya berkomitmen bekerjasama dalam pendistribusian, pengamanan, dan pengawalan uang rupiah ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil seperti di Karimunjawa. (eko/redaksi)

Kabupaten Semarang, Infojateng.id – Wakil Gubernur Taj Yasin menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Program nasional ini dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan membangun ekonomi mandiri di tingkat desa.

Demikian disampaikannya saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Desa Kebumen, Kabupaten Semarang, Selasa (6/5/2025).

“Dukungan dari pemerintah provinsi saat ini sudah kita data, dan dalam minggu ini dari mulai Pak Mentan, Pak Menko juga sudah mensurvei beberapa lokasi. Nanti akan kita lakukan percepatan,” ujar Taj Yasin.

Ia menambahkan, survei awal telah dilakukan di berbagai kabupaten/kota. Pihaknya akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan program berjalan optimal.

“Udah disurvei di tiap kabupaten/ kota, tinggal nunggu yang lainnya. Kita kuatkan kembali. Dalam beberapa hari ini, kita juga telah mendapat kunjungan dari Menteri Pertanian, Menko, dan lainnya. Beberapa lokasi sudah mulai dicoba. Nantinya akan kita dorong juga percepatan tahap kedua,” tambahnya.

Program Koperasi Merah Putih bertujuan membangun ekosistem ekonomi desa, dimulai dari sektor pangan.

Sementara Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, koperasi akan menjadi pusat penggerak ekonomi warga serta penciptaan lapangan kerja di pedesaan.

“Kalau urusan pangan sudah aman dan surplus, itu bagus. Tapi itu belum cukup. Harus dibangun juga ekonominya agar desa-desa bisa menyerap tenaga kerja kreatif, mengurangi pengangguran, dan mencegah masyarakat terjerumus ke hal-hal negatif, seperti jadi preman,” ujar Zulhas, sapaannya.

Mantan Menteri Perdagangan itu menuturkan, program ini digagas Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan tak ada lagi desa-desa di Indonesia yang miskin.

Dalam dua bulan, targetnya akan terbentuk 80.000 koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Indonesia.

“Desa harus makmur, sehat, pendidikannya bagus, dan rakyatnya tidak boleh kelaparan. Makanan yang bergizi harus tersedia. Kalau semua itu berjalan, maka kita bisa terus maju menuju Indonesia Hebat,” ucapnya.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah titik di Desa Kebumen. Antara lain Toko Oleh-oleh Iwak Koe yang menjadi contoh UMKM berbasis local.

Selain itu juga menghadiri musyawarah warga di Balai Desa, serta meninjau bangunan SD Inpres yang akan difungsikan sebagai lokasi Koperasi Merah Putih.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan hingga Kementerian Koperasi. Bupati Ngesti Nugraha beserta jajaran Forkopimda Semarang.

Adapun Taj Yasin didampingi sejumlah OPD seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Tengah. (eko/redaksi)

Semarang – Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri 2025 resmi dibuka di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Selasa (6/5) dengan Mengusung tema “Melalui Optimalisasi Manajemen Media, Divhumas Polri Siap Mendukung Kebijakan Kapolri dalam rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan diawali dengan rangkaian bakti sosial dan bakti kesehatan sebagai wujud kepedulian sosial Polri terhadap masyarakat.

Sebelum rangkaian Rakernis dimulai, para pejabat tinggi Polri menyerahkan langsung bantuan sosial berupa 4 unit kursi roda dan 6 pasang kruk (tongkat bantu) kepada anggota Polri dan masyarakat yang membutuhkan, serta memberikan tali asih kepada 50 anak yatim piatu dari Panti Asuhan Anak Nurul Mursyid.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si., Gubernur Akpol Irjen Pol. Midi Siswoko, S.I.K., Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. serta Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Tak hanya itu, digelar pula kegiatan bakti kesehatan berupa donor darah yang diikuti oleh 100 peserta, terdiri dari peserta Rakernis, panitia, dan personel Polda Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho secara simbolis menyerahkan 100 kantong darah kepada PMI, disusul dengan penyerahan cinderamata oleh Irjen Pol. Anwar sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi kemanusiaan.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri dalam membangun kedekatan dengan masyarakat secara humanis dan berkelanjutan.

“Kegiatan bakti sosial dan donor darah yang menjadi pembuka Rakernis ini merupakan bagian dari komitmen Divhumas Polri untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat. Ini adalah bentuk kepedulian sekaligus penguatan nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan tugas Polri,” ujar Brigjen Trunoyudo.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting dalam menjaga sinergi antara Polri dan masyarakat di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Semarang – Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM) Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si. secara resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Humas Polri Tahun Anggaran 2025 di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Selasa (6/5/2025). Pembukaan ditandai dengan pemotongan pita bersama Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho serta didampingi pejabat utama Polri lainnya.

Dalam sambutannya, Irjen Pol. Anwar mengawali dengan ucapan terima kasih kepada para pihak yang mendukung pelaksanaan Rakernis, termasuk yang hadir dari Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia.

Irjen Pol. Anwar menegaskan bahwa Rakernis ini menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Kapolri saat membuka Rakernis Gabungan empat divisi di Mabes Polri. Menurutnya, humas harus menjadi kekuatan utama dalam membentuk citra institusi yang profesional, modern, dan dipercaya publik di tengah era keterbukaan informasi dan derasnya arus digitalisasi.

“Saya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakernis ini sebagai bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan kinerja Divisi Humas Polri dalam menghadapi tantangan dinamika komunikasi publik yang semakin kompleks,” ujarnya.

Mengangkat tema “Melalui Optimalisasi Manajemen Media, Divhumas Polri Siap Mendukung Kebijakan Kapolri dalam rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Menuju Indonesia Emas 2045,” Rakernis ini dipandang strategis dalam merumuskan arah kebijakan komunikasi publik yang selaras dengan visi pembangunan nasional.

Irjen Pol. Anwar kemudian menyampaikan empat poin penting arahan kepada jajaran Humas:

1. Optimalisasi Manajemen Media Secara Komprehensif. Humas Polri harus mampu membaca arah opini publik, mengelola informasi profesional, dan membentuk narasi yang mendukung kebijakan institusi.

2. Penguatan Literasi Digital dan Komunikasi Krisis. Personel humas harus menjadi penjaga ruang digital yang informatif dan bersih dari disinformasi.

3. Kolaborasi Strategis dengan Media dan Masyarakat. Hubungan yang humanis dan berbasis data dengan media, tokoh masyarakat, dan publik adalah kunci menjaga kepercayaan.

4. Menjadikan Humas sebagai Garda Depan Presisi. Humas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menjaga keamanan, hukum, dan ketertiban.

“Keberhasilan Divisi Humas tidak hanya diukur dari seberapa sering kita menyampaikan informasi, tetapi dari seberapa besar informasi itu bisa membangun kepercayaan, mendorong partisipasi publik, dan menciptakan stabilitas sosial,” tegasnya.

Menutup sambutan, Irjen Pol. Anwar menyelipkan pantun berbahasa Jawa sebagai bentuk keakraban dan penyemangat suasana:

“Tanduran pari, eng pinggir kali. Panen akeh, nyeneng akeh ati. Sugeng rawuh, poro tamu sami. Ngayuh sukses, Rakernis kanti integriti.”

Dengan penuh optimisme, ia berharap Rakernis Humas 2025 menjadi momentum untuk melahirkan langkah konkret dan inovatif dalam menghadapi tantangan komunikasi publik ke depan.