Category: Blog

Polda Jateng-Kota Semarang | Komisi III DPR RI mengapresiasi sinergitas aparat penegak hukum di Jawa Tengah dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, namun mencakup proses Restorasi Justice dan rehabilitasi.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro selaku ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik di Mapolda Jateng pada Kamis, (8/5/2025) siang. Kunjungan tersebut dalam rangka Pengawasan Penegakan Hukum Bidang Narkotika di Wilayah Hukum Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo didampingi Waka Polda Brigjen Pol Latif Usman beserta seluruh PJU dan Kapolres jajaran. Turut hadir pula Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah Ponco Hartanto dan Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat beserta staf dan para pimpinan masing-masing lembaga dari seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

” Kunjungan ini sebagai bentuk perhatian serius Komisi III DPR RI untuk memastikan komitmen penegakan hukum dan peradilan di bidang narkotika. Sehingga penegakan hukum berjalan sesuai undang-undang yang berlaku dan berjalan serius, serta memastikan sinergi dan kerjasama intansi lintas sektoral dalam upaya penegakan hukum,” ungkap Dede Indra Permana Soediro mengawali kegiatan.

Pada kesempatan tersebut, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI mendengarkan sejumlah laporan dan paparan dari Kapolda Jateng, Kajati, dan Ka BNNP mengenai upaya penegakan hukum, peradilan pidana di bidang narkotika serta upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo dalam paparannya mengungkapkan keseriusan pihaknya dalam penanganan kasus narkotika. Selama tahun 2024 hingga 2025 Polda Jawa Tengah telah berhasil mengungkap sejumlah kasus besar peredaran narkotika.

“Termasuk dua kasus besar peredaran narkotika jaringan internasional yang melibatkan barang bukti seberat total 26 kg sabu dan 10.300 butir pil ekstasi di tahun 2025,” ungkap Kapolda.

Sebagai upaya melindungi masyarakat dari peredaran narkotika, Polda Jawa Tengah juga telah mendirikan 1.040 Kampung Bersih Narkoba (Kampung Bersinar) di seluruh wilayah Jawa Tengah. Melalui Kampung Bersinar, pihaknya mengajak masyarakat untuk aktif bekerja sama mencegah dan mengatasi penyalahgunaan dan kecanduan narkoba.

Terkait upaya Restorative Justice dalam kasus narkoba, pihak kepolisian berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan Restorative Justice.

“Meski dalam SEMA mengatur restorativ justice bisa diterapkan untuk jika barang bukti sabu dibawah satu gram. Namun di lapangan anggota sering kali menemukan peredaran sabu di bawah satu gram yang kemudian dipecah lagi menjadi sejumlah paket kecil untuk diedarkan. Jika menemukan (kasus) seperti ini kami tidak melakukan RJ dan tetap kami proses,” tegas Kapolda.

Pihaknya juga berharap, dengan dukungan penuh dari elemen masyarakat dan seluruh stakeholder terkait, upaya pemberantasan dan penanggulangan peredaran serta penyalahgunaan narkotika di Jawa Tengah dapat berjalan secara maksimal.

“Dengan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk mendidik, mendukung, dan melindungi warga di sekitarnya, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari peredaran narkoba,” jelasnya.

Usai mendengarkan paparan dari Kapolda Jateng, Kajati, dan Ka BNNP, sejumlah anggota Komisi III DPR RI juga menyampaikan tanggapan berupa masukan, saran, serta dukungan terhadap langkah-langkah yang telah diambil Polda Jateng, Kejaksaan, dan BNNP. Menanggapi tanggapan tersebut, Kapolda mengapresiasi dan menyatakan bahwa semua masukan dan dukungan akan menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi pihaknya untuk semakin giat menanggulangi narkoba.

Menutup rangkaian kegiatan, Komisi III DPR RI turut memberikan penghargaan dan tali asih kepada dua anggota Polri yang menjadi korban luka saat pengamanan aksi May Day. Penghargaan serupa juga diberikan kepada personel Satlantas Polsek Genuk Polrestabes Semarang atas dedikasinya melayani warga di wilayah terdampak banjir rob.

SEMARANG – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mendorong jajarannya yang terdiri dari empat kelompok kerja (pokja) dan sekretariat, untuk terus berinovasi. Dia menekankan, kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga harus berdampak bagi masyarakat, dan mendukung program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemprov.

“Ini untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan pemahaman tentang program yang akan kita lakukan. Kita sudah merumuskan sejumlah program, ada pula yang sudah berjalan seperti Kader Perak, pelatihan paralegal yang akan kita manfaatkan untuk rumah perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan Berdaya,” ungkapnya, dalam Rapat Pleno TP PKK Jateng, Kamis (8/5/2025).

Selain Kader Perak, imbuh Nawal, beberapa program yang akan dijalankan selama kurun lima tahun ke depan. Di antaranya, program Genting atau gerakan orang tua asuh cegah stunting, dan Speling (Dokter Spesialis Anak Keliling).

Ditambahkan, kedua program itu dilakukan untuk menekan kasus stunting, mengingat kasus tengkes tidak hanya disebabkan kekurangan gizi. Ada faktor lain seperti kualitas air minum yang buruk, hingga kekurangan hormon tiroid. Untuk itulah, perlu pelibatan dokter spesialis anak, untuk mendiagnosa dan menyelesaikan masalah tersebut.

“Kita juga ada program Kikis (Keluarga Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrem). Ini bertujuan untuk ikut membantu program gubernur dan wagub, untuk ikut mengatasi kemiskinan ekstrem di Jateng,” imbuhnya.

Program lainnya, terang Nawal, Aku Hatinya PKK dan Rabu Pon (Gerakan Ibu Menanam Pohon). Kegiatan itu bertujuan agar pekarangan rumah dimanfaatkan untuk menanam sayur atau cabai, sehingga menekan pengeluaran keluarga.

Ada pula program Jam Intan (Jam Interaksi positif Orang tua dengan anak), PKK Sigab (PKK Siaga dan Tanggap Bencana), hingga Pandu Cinta (pelayanan terpadu pencegahan dan penanganan perkawinan anak), yang akan mengadvokasi terkait dispensasi pernikahan anak, yang dipadu dengan penguatan ketahanan ekonomi keluarga.

“Ke depan, kita tidak hanya lakukan pelatihan UP2K, tidak hanya dengan Baznas. Juga ada pelatihan womenpreneur dengan inkubasinya, supaya mereka bisa mempunyai usaha dengan bagus. Kalau produk belum bagus, kita perbaiki, dan pasar semakin luas,” pungkas Nawal. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)

 

 

Polres Pekalongan – Polda Jateng –  Tribratanews.jateng.polri.go.id I Seorang lansia warga Desa Wringin Agung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan ditemukan meninggal di dalam kamar rumahnya, Sabtu (03/05/2025). Korban diketahui bernama Kasturi (79).

Berdasarkan penuturan Plh. Kapolsek Doro Iptu Amin, S.H., korban diduga sudah meninggal 2 hari.

“Dari pemeriksaan petugas Puskesmas Doro 1 yang mendatangi TKP bersama anggota Polsek Doro, tidak ditemukan tanda kekerasan dan diperkirakan korban meninggal sudah 2 hari,” ujarnya.

Diketahui, bahwa rutinitas korban setiap harinya biasa bolak balik dari rumah di Dukuh Blendo Lor ke rumah Dukuh Sigalung Weta. Menantu korban melihat keberadaan korban terakhir kali pada hari kamis tanggal 1 Mei 2025 pergi ke rumah Dukuh Sigalung Wetan, namun sampai dengan hari Sabtu, 3 Mei 2025 korban tidak pulang ke rumah Dukuh Blendo Lor.

Saat itu menantu dan anak kandung korban mengantarkan makanan untuk korban. Sesampainya di rumah Dukuh Sigalung Wetan, mereka mendapati sandal korban berada di depan rumah, namun pintu dalam keadaan terkunci.

Karena penasaran, mereka selanjutnya mendobrak pintu rumah dan masuk ke dalam kamar.

Di dalam kamar itulah, mereka mendapati korban dengan posisi telentang di atas kasur dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Doro.

Usai mendapatkan laporaan, Sabtu malam, sekitar pukul 20.15 Wib petugas dari Polsek Doro bersama dengan petugas Puskesmas Doro 1 mendatangi TKP. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban, dan diperkirakan korban meninggal sudah 2 hari.

Jenazah korban selanjutnya dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan.

Sementara itu, dari keterangan keluarga, bahwa korban memang sedang dalam kondisi sakit. (ozy)

Polres Pekalongan – Polda Jateng –  Tribratanews.jateng.polri.go.id I Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso W, S.I.K memimpin apel siaga di halaman Mapolres pada Jumat pagi (02/05/2025).

Apel diikuti oleh seluruh personil dengan mengikutsertakan peralatan serta ranmor dinas.

Dalam arahannya, Kapolres menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota yang melaksanakan BKO ke Semarang dalam rangka pengamanan kegiatan May Day.

“Saya juga terima kasih kepada anggota yang kemarin sudah standby di Mako, bersama-sama melaksanakan siaga 1 antisipasi situasi kamtibmas di wilayah kita maupun apabila dibutuhkan oleh satuan atas,” imbuhnya.

AKBP Doni mengatakan, bahwa kita wajib bersyukur wilayah Kabupaten Pekalongan aman dan tidak ada aksi terkait May Day.

“Kita bersyukur wilayah kita aman tidak ada aksi terkait May Day, namun kita harus memiliki rasa solidaritas yang tinggi dimana kawan-kawan kita di Jakarta, Semarang, Makasar, Jogja dan wilayah lain yang mengamankan kegiatan secara nyata, mungkin ada yang kena lempar maupun kena tendang,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kapolres menegaskan kepada seluruh anggota untuk tidak apatis dan selalu memiliki rasa tanggung jawab.

“Apabila perintahnya apel maka harus berangkat. Jangan makan tulang teman-temannya yang sudah baik, kita sama-sama anggota Polri,” tegasnya.

Usai pelaksanaan apel, AKBP Doni dan juga PJU melaksanakan pengecekan peralatan pendukung di lapangan serta ranmor dinas. (afk)

Pati, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten Pati menargetkan produksi padi hingga 10 ton per hektare sebagai bagian dari program peningkatan produktivitas pertanian. Target ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Kepala desa dan seluruh camat di wilayah Pati menyatakan dukungan penuh terhadap program ini meskipun dana khusus belum tersedia.

Hal itu disampaikan Ketua Pasopati Kecamatan Pati Kota Parmono, menurutnya, salah satu bentuk dukungan berasal dari pemanfaatan dana desa maksimal 3 persen yang dapat digunakan untuk operasional desa. “Termasuk pengurusan administrasi seperti akta notaris, demi mempercepat pelaksanaan program,” ungkap Parmono yang juga Kades Semampir.

Lanjutnya, program ini juga ditopang oleh pembangunan infrastruktur pertanian, salah satunya Embung Kembung Kempis di Desa Bungasrejo. Embung ini memungkinkan pengairan untuk 2.000 hektare lahan, yang sebelumnya tidak produktif karena kekeringan. *Dengan adanya embung, kini petani bisa menanam hingga tiga kali setahun,” imbuhnya.

Jika dihitung dengan target 10 ton per hektare, wilayah yang terairi oleh embung tersebut diperkirakan mampu menghasilkan hingga 20.000 ton padi per tahun. “Hal ini memperkuat posisi Pati sebagai salah satu lumbung pangan nasional,” sambungnya.

Meski demikian, tantangan di lapangan tetap ada. Beberapa desa menghadapi kendala geografis, serangan hama endemik seperti tikus, serta perbedaan tingkat kesuburan tanah. Salah satu desa yang menjadi acuan adalah Desa Karangwage, yang dinilai berhasil mencapai hasil optimal karena dukungan kondisi geografis dan pengelolaan pertanian yang baik.

Sementara itu, desa-desa kecil seperti Tambahsari juga berupaya berkontribusi. Meski hanya memiliki 15 hektare lahan produktif, desa ini menargetkan produksi hingga 150 ton padi per tahun.

Kepala Desa Tambahsari R. Lismato menyatakan optimisme bahwa hasil tersebut dapat tercapai, terutama dengan dukungan irigasi dari Waduk Seloromo dan distribusi pupuk yang memadai.

“Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi padi di Kabupaten Pati, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan secara nasional dan membuka peluang kesejahteraan bagi para petani,” tandasnya. (san/redaksi)

Rembang, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menerima audiensi tiga organisasi serikat pekerja di ruang rapat bupati setempat, Rabu (7/5/2025).

Dalam pertemuan ini, perwakilan dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Rembang, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Parkland World Indonesia, dan Serikat Pekerja Mandiri (SPM) PT. Handal Sukses Karya menyampaikan 11 poin aspirasi terkait ketenagakerjaan.

Salah satu poin utama yang diusulkan adalah pengaktifan kembali Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, yakni forum musyawarah ketenagakerjaan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Dalam forum tersebut, Ketua FSP SPSI PT Parkland World Indonesia, Adimas Lutfi Nugroho, menekankan pentingnya pembentukan Satgas PHK untuk menekan angka pemutusan hubungan kerja di perusahaan.

Ia juga mendorong agar LKS Tripartit kembali diaktifkan sebagai wadah pembahasan isu ketenagakerjaan.

Senada, Ketua SPN Kabupaten Rembang, Emon Zakaria, mengungkapkan bahwa LKS Tripartit sudah satu tahun tidak aktif, padahal lembaga ini memiliki legitimasi melalui SK Bupati tahun 2024.

Ketua SPM PT. Handal Sukses Karya, Ahmad Sodiq, menyoroti ketimpangan proporsi pekerja antara laki-laki dan perempuan di sektor padat karya.

Ia mengusulkan kebijakan rekrutmen 50:50 untuk memberi kesempatan yang setara bagi tenaga kerja laki-laki.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Rembang, Harno menyatakan kesiapan pemerintah untuk menindaklanjuti beberapa usulan yang dapat segera direalisasikan, termasuk rencana pertemuan dengan pihak perusahaan.

“Saya akan bertemu para pengusaha untuk membahas porsi 50:50. Soal UMK, kita tetap mengikuti prosedur provinsi,” ujar Harno.

Terkait pembentukan Satgas PHK, Pemkab menilai kondisi saat ini relatif kondusif.

Meski demikian, usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut sambil menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Bupati Harno juga menyampaikan komitmen untuk mengaktifkan kembali LKS Tripartit meskipun belum dapat berjalan maksimal akibat keterbatasan anggaran.

“Meski belum maksimal, minimal LKS Tripartit tidak mati suri. Tetap akan kami upayakan untuk kembali aktif,” tegasnya.

Pemkab Rembang berharap komunikasi yang konstruktif ini dapat memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan mendukung kesejahteraan pekerja di wilayah Rembang. (eko/redaksi)

Jepara, Infojateng.id – Sebanyak 515 karyawan perempuan dari PT Parkland World Indonesia (PWI) Jepara mendapatkan layanan Keluarga Berencana (KB) gratis melalui program akseptor KB.

Program tersebut diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Layanan yang berlangsung selama tiga hari, sejak Rabu (7/5/2025) hingga Jumat (9/5/2025), ini merupakan bagian dari peringatan Hari Buruh Internasional.

Dalam kegiatan tersebut, para buruh menerima berbagai jenis layanan KB seperti edukasi, konseling, dan pemasangan alat kontrasepsi di lingkungan perusahaan mereka.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Eka Sulistia Ediningsih, menjelaskan bahwa program ini menyasar kelompok buruh perempuan sebagai target strategis dalam memperluas jangkauan pelayanan KB.

Pasalnya, sektor industri memiliki potensi besar dalam mendukung program ketahanan keluarga dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

“Total ada 515 akseptor KB dari kalangan pekerja perempuan di PT PWI Jepara. Ini bagian dari pelayanan langsung ke tempat kerja sebagai upaya meningkatkan akses KB bagi pekerja,” ujar Eka.

Di hari pertama pelayanan, tercatat 191 buruh menerima layanan KB jenis implan, 44 menggunakan IUD, 60 akseptor memilih pil KB, 38 suntik KB, dan 11 akseptor menerima kondom.

Untuk dua hari selanjutnya, pelayanan dilanjutkan dengan suntik KB kepada 10 akseptor dan pembagian pil kepada 161 akseptor.

Eka menjelaskan bahwa kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa penduduk merupakan modal dasar pembangunan, sehingga penting untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui program KB.

“Tujuannya tak hanya mengatur kehamilan, tetapi juga menjaga kesehatan reproduksi, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga,” tambahnya.

Bupati Jepara Witiarso Utomo, mengapresiasi langkah BKKBN dalam menjangkau buruh melalui pendekatan pelayanan langsung di tempat kerja.

Menurutnya, upaya ini telah memberikan dampak positif bagi pengendalian angka kelahiran di Kabupaten Jepara.

“Alhamdulillah, capaian pelayanan KB di Jepara sudah sangat baik. Angka kelahiran sudah berada di bawah rata-rata nasional, yakni 2,01 dari standar 2,1,” kata Witiarso.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, Muh Ali, menyatakan bahwa pelayanan serentak ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB.

“Dengan memberikan layanan langsung kepada buruh, kami berharap kesadaran dan partisipasi dalam program KB meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi,” jelas Muh Ali.

Dia menambahkan, pelayanan ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan buruh melalui pendekatan kesehatan reproduksi yang komprehensif.

“Program ini bukan hanya tentang kontrasepsi, tetapi juga tentang menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga para pekerja,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari Diskominfo Jepara sebagai bagian dari publikasi dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya program KB dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. (eko/redaksi)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) setempat, agar bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dalam menyalurkan gas elpiji 3 kg bersubsidi.

 

“Kalau Koperasi Desa Merah Putih bisa menyalurkan (elpiji 3 kg) itu bagus. Maka (bisa) penetrasi di masyarakat,” kata Luthfi, saat menerima audiensi DPD Hiswana Migas Jateng -DIY, di kantornya, Rabu (7/5/2025).

 

Luthfi ingin agar Hiswana Migas Jateng – DIY mendekatkan keterjangkauan elpiji 3 kg bersubsidi, dengan masyarakat. Utamanya di wilayah-wilayah yang jauh dari agen atau pangkalan.

 

Dengan adanya kerja sama tersebut, maka masyarakat mendapat kemudahan dalam mengakses kebutuhan gas elpiji 3 kg, karena jaraknya menjadi semakin dekat. Di samping itu, harganya bisa sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp18 ribu.

 

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provins Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko menyampaikan, salah satu tugas Koperasi Desa Merah Putih dari pemerintah pusat, adalah mengawal penguatan ekonomi daerah. Termasuk menyuplai pupuk bersubsidi.

 

Melihat salah satu tugas Koperasi Desa Merah Putih untuk menyalurkan barang bersubsidi, Sujarwanto meminta Hiswana Migas untuk menata kesiapannya. Menurut dia, koperasi bisa bertindak sebagai penyalur, bukan sebagai pangkalannya.

 

Sujarwanto menambahkan, sesuai arahan Gubernur Jateng, pihaknya akan melakukan rapat lanjutan dengan Hiswana Migas, untuk membahas skema-skema lebih lanjut.

 

“Ini suatu langkah bagus. Memastikan elpiji sampai pada konsumen tingkat akhir, pada tataran yang tepat harganya,” ucap dia.

 

Ketua DPD Hiswana Migas Jateng-DI Yogyakarta, Agung Karnadi, menyambut positif gagasan tersebut. Pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Pertamina.

 

“Saya kira ide seperti itu, dampak baiknya untuk masyarakat yang ada di pinggiran,” kata dia. (Humas Jateng)*ul